BUPATI LAMPURA SAMPAIKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KotabumiNews|Lampung Utara Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., menyampaikan pendapat Akhir Bupati Lampung Utara Atas Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045.

Dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Lampung Utara, Senin 6 Maret 2026, Bupati menyatakan bahwa dengan telah selesainya seluruh rangkaian pembahasan ini dan telah disetujuinya serta disepakatinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara maka akan segera memiliki landasan hukum dalam Penataan Ruang Wilayah di Tahun 2025-2045.

Untuk itu, Bupati mengucapkan terima kasi serta memberikan apresiasi kepada segenap Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat, yang telah bersinergi dengan Pemerintah Daerah, dalam meneliti, mengkaji dan membahas secara seksama melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah sehingga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045 dapat diselesaikan secara efektif.

"Kami berharap kepada segenap Anggota Dewan yang terhormat, kiranya dapat terus bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Mudah-mudahan, berbagai upaya yang telah kita lakukan bersama ini, dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Lampung Utara," ucap Bupati.

Paripurna dihadiri juga, Ketua dan Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten, Sekretaris Daerah dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan jajaran Pimpinan Instansi Vertikal.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah ini merupakan amanat dari Undang–Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berikut perubahannya di dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mengatur bahwa setiap daerah wajib menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai dasar pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahnya dan dilakukan peninjauan kembali setiap lima tahun.

Read More

Keuangan Indonesia Tidak Boleh di Politisasi

kotabuminews - Masuk akal untuk berpendapat bahwa pemerintah telah membuat penilaian yang lebih baik tahun ini, menjaga ekonomi negara tetap bertahan dalam menghadapi perang dan inflasi global. Meskipun memiliki rekam jejak yang buruk dalam menghadapi guncangan eksternal pada krisis keuangan sebelumnya, Indonesia tetap menjadi salah satu dari sedikit negara dengan ketahanan ekonomi yang baik.

Rupiah, yang sebelumnya dicap sebagai salah satu dari "lima rapuh" oleh analis Morgan Stanley selama taper tantrum 2013, kini termasuk di antara mata uang, bersama dengan dolar Singapura, yang paling sedikit mengalami penurunan terhadap dolar AS.

Meskipun menurun, surplus perdagangan Indonesia tetap ada dan anggaran negara tetap hijau karena pemerintah telah memilih untuk memotong subsidi dan menaikkan harga bahan bakar.

Aspirasi politik tersebut telah dituangkan dalam ketentuan dalam rancangan terbaru RUU Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang memungkinkan anggota parlemen untuk memilih semua komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saat ini kewenangan berada pada tim ad-hoc yang terdiri dari pejabat senior pemerintah yang ditunjuk oleh presiden dan gubernur Bank Indonesia (BI).

Langkah itu juga menghapus larangan politisi mencalonkan diri sebagai komisaris LPS dan memungkinkan mereka untuk mencari kursi di dewan gubernur bank sentral, jika bukan gubernur BI.

Kita sudah menyadari tingginya pragmatisme di kalangan politisi Indonesia, bahkan sampai oportunisme. Anggota partai politik yang menjabat di DPR atau menduduki jabatan pemerintahan tidak dibatasi oleh filosofi, tetapi oleh tujuan jangka pendek.

Ada prioritas untuk undang-undang yang diperdebatkan secara perlahan karena tidak menguntungkan tujuan politik mereka. Setelah sepuluh tahun mempertimbangkan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual, misalnya, baru disahkan pada April lalu. Setelah pertempuran panjang dengan pemerintah, anggota parlemen menandatangani tindakan amnesti pajak menjadi undang-undang pada tahun 2016.

Saat persaingan politik memanas menjelang pemilihan 2024, membiarkan politisi terlalu berkuasa atas siapa yang menjadi staf lembaga keuangan dan moneter utama hanya akan merugikan ekonomi. Jika diberlakukan, itu akan menambah kemerosotan dunia yang diperkirakan terjadi tahun depan.

Keterlibatan legislator dan politisi di OJK, LPS, dan BI hanya akan membiarkan pertimbangan politik dan ideologi mendominasi pengambilan keputusan di organisasi-organisasi penting ini, mencegah mereka membuat kebijakan berbasis bukti.

Jika pemerintah ingin mengubah sektor keuangan melalui undang-undang PPSK, pemerintah harus berkonsentrasi pada perbaikan atau penyederhanaan sistem yang memungkinkan perekonomian negara dan pasar keuangan.

Saat ini, Indonesia berada di persimpangan jalan. Untuk mendapatkan lebih banyak otoritas, administrasi dan anggota parlemen dapat menggunakan politik transaksional tradisional selama proses parlementer RUU. Tetapi mereka juga harus menyadari bahwa menggunakan sistem quid pro quo untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri berisiko merampas kesempatan sekali seumur hidup bagi negara untuk kembali kuat.

Read More