Wamendagri Beberkan Enam Upaya Konkret Penanganan Inflasi Daerah

KotabumiNews | Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (14/11/2022). Dalam rapat tersebut Wempi membeberkan enam upaya konkret penanganan inflasi daerah.

“Ada enam upaya konkret pemerintah daerah (Pemda) dalam penanganan inflasi di daerah. Yang pertama adalah melaksanakan operasi pasar murah,” ujar Wempi pada rapat yang berlangsung secara hybrid tersebut.

Upaya berikutnya yakni melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Menurut Wempi, langkah tersebut telah disampaikan oleh Mendagri kepada daerah. Selain itu, sejumlah daerah diketahui juga telah melakukan penanganan tersebut, salah satunya Pemda Maluku Utara. Berkat langkah tersebut, yang didukung dengan komunikasi yang baik dengan para distributor, angka inflasi di Maluku Utara relatif bagus karena cenderung rendah.

Lebih lanjut, upaya konkret berikutnya yakni membangun kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Tak hanya itu, upaya lainnya yakni gerakan menanam, serta merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT). Sementara upaya konkret terakhir yaitu dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam kesempatan yang sama, Wempi mendorong sejumlah daerah agar menyampaikan laporan harian mengenai pengendalian inflasi. Pasalnya, berdasarkan data yang diperoleh Kemendagri hingga Senin (14/11/2022), diketahui sebanyak 19 Pemda tidak menyampaikan laporan harian sepanjang Minggu II November 2022.

Di lain sisi, Wempi juga menyampaikan kondisi terkini inflasi. Diketahui, sejumlah komoditas memberikan dampak terhadap angka inflasi. Komoditas tersebut yakni beras, bensin, bahan bakar rumah tangga, rokok filter, nasi, lauk pauk, dan lain sebagainya.

“Pada kesempatan pagi ini, dapat kami sampaikan bahwa kepala daerah yang pada pagi hari ini daftar inflasi yang sebagaimana disampaikan, dan kabupaten yang paling terendah itu (Kabupaten) Indragiri Hilir,” terangnya.

Sebagai informasi, hadir secara langsung pada kegiatan kali ini, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I. G. Ketut Astawa, serta Direktur Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bambang Wishnubroto.

Hadir pula sejumlah narasumber lainnya secara virtual, Jamdatun Kejaksaan Agung RI Feri Wibisono, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Nasrullah, Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Herianto Syahputra, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi, serta Wadir Tipideksus Polri Kombes Pol Helfi Assegaf. Selain itu, jajaran Pemda juga turut bergabung secara virtual.

Read More

Pesan Aktivis Muda Kepada Para Pemuda Di Hari Sumpah Pemuda

KotabumiNews | Jakarta - Memasuki hari sumpah pemuda, aktivis Pantau Jakarta Institute ini memberikan semangat juang bagi para pemuda di seluruh persada nusantara.

Dijelaskan Norman Alfarizy, Hari Sumpah Pemuda merupakan momentum yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena menjadi tonggak dicetuskannya pergerakan organisasi-organisasi kepemudaan di seluruh penjuru negeri dari tingkat nasional hingga ke tingkat lokal.

“Sumpah Pemuda akan selalu dan selalu diperingati pada setiap tanggal 28 Oktober dan di tahun ini tepat 28 Oktober 2022 sudah memasuki peringatan yang ke-94 tahun,” ujar Norman Alfarizy saat ditemui dikediamannnya. Sabtu (29/10/2022)

Lebih lanjut, Norman Alfarizy mengatakan, “Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda Kedua yang diselenggarakan dua hari, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia, kini bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan “Tanah Air Indonesia”, “bangsa indonesia”, dan “bahasa indonesia” yang terus memberikan pelajaran penting pada kita tentang bagaimana cara kita menyikapi perbedaan yang ada. Mulai dari perbedaan sikap, pilihan politik, suku, budaya, bahasa, agama, kultur dan lain sebagainya. Selain itu, perbedaan ini seharusnya bisa menjadi kekuatan dalam membangun bangsa, bukan malah sebaliknya.”

“Semangat para pemuda di masa lampau untuk merebut kemerdekaan Indoesia, sudah seharusnya ditiru oleh generasi muda masa kini yang tren disebut sebagai pemuda milenial. Semangat nasionalisme dan juga persatuan terbukti mampu membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang besar dan tidak lagi diremehkan oleh bangsa lain,” terang Aktivis Pantau Jakarta Institute tersebut.

Norman Alfarizy lebih lanjut menegaskan, “Akan tetapi perjuangan tidak berhenti sampai di sana, karena perjuangan pemuda masa kini tentu akan lebih berat lagi. Maka dari itu, sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya para pemuda meniru semangat juang para pendiri bangsa demi melawan ketidakadilan dan ketimpangan yang masih ada sampai saat ini.”

“Maju dan hancurnya sebuah bangsa itu ada di tangan para pemudanya, seperti apa yang pernah diungkapkan oleh Bung Karno, Beri aku 10 (sepuluh) pemuda yang memiliki semangat bergelora, maka akan kutundukkan dunia.” tambahnya.

Oleh karena itu, generasi muda seharusnya tidak hanya menjadikan 28 Oktober sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda, namun selayaknya setiap generasi muda meresapi makna dan nilai-nilai nasionalisme dari hari bersejarah itu. Terlebih lagi melihat situasi bangsa saat ini, mengingat perpecahan begitu mudah terkoyak hanya karena sebuah perbedaan kecil.

“Bersatulah wahai pemuda, karena kemajuan bangsa ada ditangan kalian!! Lawan semua ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang ada di depan mata kalian!! Selamat Hari Sumpah Pemuda ke – 94 28 Oktober 2022,” pungkas Norman Alfarizy penuh semangat.

Read More

Wanita Penodong Pistol ke Paspampres Diduga Terpapar Radikalisme

KotabumiNews | Jakarta - Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan Siti Elina alias SE sebagai tersangka. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan senjata api serta mencoba menerobos Istana Negara, Jakarta Pusat.

Dalam peristiwa itu Wanita berinisial SE ini juga diketahui membawa senjata yang bukan kepemilikan dan kegunaannya yang telah di atur dalam Undang Undang Darurat no 12 tahun 1951.

"Kini SE kami tahan dan di jadikan Tersangka," ungkap Hengki saat di hubungi wartawan Rabu 27 Oktober 2022

Hengki menerangkan senjata api yang dibawa Siti ilegal. Yang saat ini diketahui milik pamannya yang diambil secara diam-diam.

Tersangka mencoba menerobos area steril ring 1 negara dengan menodongkan senjata ke anggota paspampres.

"Senjata ini diambil sehari sebelum peristiwa tersebut. Dan yang bersangkutan secara diam-diam mengambil milik pamannya. Kemudian dibawa saat akan ke Istana," ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Hengki Haryadi.

Saat melakukan pendalaman, polisi mendapatkan fakta bahwa Siti yang merupakan warga Koja, Jakarta Utara itu berkaitan dengan kelompok radikal. Tersangka terhubung dengan beberapa akun medsos yang terindikasi eks HTI dan NII.

Kepada polisi, SE mengaku ingin menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yang diterangkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi.

"Tujuannya ke Istana ingin bertemu Pak Jokowi," tambah Hengki

Kepada penyidik pun SE mengatakan kalau ideologi bangsa Indonesia adalah salah. Menurutnya, ideologi yang seharusnya dipakai bukan Pancasila.

Hengki juga menyebutkan SE ingin mengatakan kalau ideologi yang dipakai berdasar Islam.

"Ingin menyampaikan bahwa Indonesia salah karena bukan atas dasar Islam tetapi ideologinya Pancasila," terang Hengki.

Saat ini pun Ditreskrimum Polda Metro jaya masih mendalami peristiwa tersebut bersama tim Densus 88 Mabes Polri

polisi menangkap Siti saat mencoba menerobos Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (25/10) sekitar pukul 07.00 WIB.

Peristiwa bermula saat anggota Paspampres sedang bertugas berjaga di Istana Negara. Lalu, ada seorang perempuan yang berjalan kaki dari Harmoni mengarah ke Jalan Merdeka Utara. Tepatnya di pintu masuk istana dan saat dihampiri oleh anggota jaga Paspampres yang sedang siaga di dekat Pos utama,SE langsung menodongkan senpi jenis FN

Read More

Keuangan Indonesia Tidak Boleh di Politisasi

kotabuminews - Masuk akal untuk berpendapat bahwa pemerintah telah membuat penilaian yang lebih baik tahun ini, menjaga ekonomi negara tetap bertahan dalam menghadapi perang dan inflasi global. Meskipun memiliki rekam jejak yang buruk dalam menghadapi guncangan eksternal pada krisis keuangan sebelumnya, Indonesia tetap menjadi salah satu dari sedikit negara dengan ketahanan ekonomi yang baik.

Rupiah, yang sebelumnya dicap sebagai salah satu dari "lima rapuh" oleh analis Morgan Stanley selama taper tantrum 2013, kini termasuk di antara mata uang, bersama dengan dolar Singapura, yang paling sedikit mengalami penurunan terhadap dolar AS.

Meskipun menurun, surplus perdagangan Indonesia tetap ada dan anggaran negara tetap hijau karena pemerintah telah memilih untuk memotong subsidi dan menaikkan harga bahan bakar.

Aspirasi politik tersebut telah dituangkan dalam ketentuan dalam rancangan terbaru RUU Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang memungkinkan anggota parlemen untuk memilih semua komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saat ini kewenangan berada pada tim ad-hoc yang terdiri dari pejabat senior pemerintah yang ditunjuk oleh presiden dan gubernur Bank Indonesia (BI).

Langkah itu juga menghapus larangan politisi mencalonkan diri sebagai komisaris LPS dan memungkinkan mereka untuk mencari kursi di dewan gubernur bank sentral, jika bukan gubernur BI.

Kita sudah menyadari tingginya pragmatisme di kalangan politisi Indonesia, bahkan sampai oportunisme. Anggota partai politik yang menjabat di DPR atau menduduki jabatan pemerintahan tidak dibatasi oleh filosofi, tetapi oleh tujuan jangka pendek.

Ada prioritas untuk undang-undang yang diperdebatkan secara perlahan karena tidak menguntungkan tujuan politik mereka. Setelah sepuluh tahun mempertimbangkan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual, misalnya, baru disahkan pada April lalu. Setelah pertempuran panjang dengan pemerintah, anggota parlemen menandatangani tindakan amnesti pajak menjadi undang-undang pada tahun 2016.

Saat persaingan politik memanas menjelang pemilihan 2024, membiarkan politisi terlalu berkuasa atas siapa yang menjadi staf lembaga keuangan dan moneter utama hanya akan merugikan ekonomi. Jika diberlakukan, itu akan menambah kemerosotan dunia yang diperkirakan terjadi tahun depan.

Keterlibatan legislator dan politisi di OJK, LPS, dan BI hanya akan membiarkan pertimbangan politik dan ideologi mendominasi pengambilan keputusan di organisasi-organisasi penting ini, mencegah mereka membuat kebijakan berbasis bukti.

Jika pemerintah ingin mengubah sektor keuangan melalui undang-undang PPSK, pemerintah harus berkonsentrasi pada perbaikan atau penyederhanaan sistem yang memungkinkan perekonomian negara dan pasar keuangan.

Saat ini, Indonesia berada di persimpangan jalan. Untuk mendapatkan lebih banyak otoritas, administrasi dan anggota parlemen dapat menggunakan politik transaksional tradisional selama proses parlementer RUU. Tetapi mereka juga harus menyadari bahwa menggunakan sistem quid pro quo untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri berisiko merampas kesempatan sekali seumur hidup bagi negara untuk kembali kuat.

Read More